Humas: Sekretaris MA Belum Laporkan Harta Kekayaan, Itu Pribadi

Nurhadi saat dilantik menjadi Sekretaris MA (safri/detikcom) Manado - Nama Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi mencuat saat Ketua MA bidang Pidana Khusus Djoko Sarwoko menyebut pejabat eselon I itu menyulap ruang kerjanya dengan biaya sendiri. Seperangkat meja kerja Nurhadi bernilai Rp 1 miliar. Namun sampai 10 bulan dari tanggal wajib lapor kekayaan 6 Januari 2012 lalu di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurhadi belum juga memasukkan daftar harta kekayaannya.

Padahal nama Nurhadi tercantum dalam data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), sebagai penyelenggara negara yang wajib melaporkan kekayaannya. MA akan mengecek kebenaran hal tersebut.

"Itukan pribadi, tapi memang MA masuk dalam salah satu yang tingkat kepatuhannya kepada LHKPN itu bisa ditanyakan kepada KPK," kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Ridwan Mansyur kepada wartawan di Hotel Peninsula, Manado, Sulawesi Utara, Selasa (30/10/2012).

Nurhadi yang sedang berada di Manado dalam rangka Rakernas IKAHI 2012, enggan menemui wartawan. Penjagaan hotel Peninsula Manado malah diperketat untuk menutup akses wartawan bisa bertemu dengan Nurhadi maupun dengan petinggi-petinggi MA.

Menanggapi pemberitaan yang beredar, Ridwan Mansyur mengatakan jangan membuat polemik dengan pemberitaan yang bersifat dugaan saja. "Tanyakan saja kepada yang membuat berita dan pemberi berita. Kalau yang ngomong pak Gayus, kejar pak Gayus," timpal Ridwan.

Menurut Ridwan, Nurhadi sudah memberikan statement kalau pemberitaan meja berharga Rp 1 milliar itu adalah fitnah. Dimana meja tersebut hanyalah meja tripleks yang dibuat di Bandung. "Statementnya kan sudah cukup, kita berbicara seputar Rakernas sajalah!" tegasnya.

"Kalau wartawan menanyakan seputar Rakernas yang dibiayai oleh negara maka akan dijawab. Tanyakan Rakernas, jangan gosip-gosip!" tambah Ridwan lagi.

(asp/asp)

Tutup  Share to Facebook:

You are redirected to Facebook

Sending your message

View the original article here